Demokrasi di Indonesia Apakah Sudah Terlaksana?

Oleh Najilatussalwa

Foto: posttimur.com

Indonesia sudah mengenal demokrasi sejak berdirinya bangsa ini. Bermacam-macam tipe demokrasi sudah diterapkan, mulai dari era orde lama, orde baru, hingga reformasi sekarang ini. Menurut Mahfud MD, demokrasi di Indonesia saat ini bukan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan dari rakyat, oleh elit, dan untuk elit. Rakyat hanya memiliki waktu keterlibatan kurang lebih 5 menitan saja dalam berdemokrasi, sedangkan sisanya adalah waktu elit untuk berkuasa. Mahfud MD juga mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum mampu membentuk pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat.

Apakah Demokrasi di Indonesia Sudah Terlaksana?

Pada masa sekarang kita berada di orde reformasi. Menurut saya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum atau sangat minim terjadi pada masa sekarang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut karna keinginan manusia yang egois atau mementingkan diri sendiri yang membuat rugi orang lain, contohnya seperti para pejabat atau pemimpin daerah yang melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kita sebagai rakyat memilih pemimpin daerah yang berharap bisa memegang kepercayaan untuk membangun daerahnya menjadi maju dan lebih baik, bukan untuk kepentingan nya sendiri yang bisa merugikan tidak hanya satu atau dua orang tapi bisa menjadi satu negara yang dirugikan. Seharusnya mereka tahu akan hal tersebut, hanya saja mereka tetap melanggar akibat keserakahannya.

Begitupun pada masa pemilu, banyak kecurangan yang dilakukan pejabat agar dirinya bisa menang, menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman mengungkapkan ada 3 potensi kecurangan yang dimaksud, pertama, pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak. Kedua, memindahkan suara calon legislator kepada calon legislator lain dalam satu partai atau memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu. Ketiga, jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Dalam hal ini, sebaiknya kita mengetahui apa visi dan misi dari calon wakil rakyat tersebut, apakah akan terlaksana atau tidak, kita juga bisa memberi pendapat kita kepada orang lain, kita tidak harus selalu menyesuaikan apa yang kita harapkan, melainkan menerima keadaan dan selalu memberi dukungan, dorongan, dan pendapat supaya calon wakil tersebut dapat menjadi lebih baik dalam membangun daerah yang ada.

Pelaksanaan demokrasi juga harus berjalan di bidang hukum, seperti kejujuran hakim dalam menentukan orang yang benar bersalah atau tidak juga hukuman yang diberikan harus setara dengan apa yang telah diperbuat. Meskipun para pejabat berasal dari orang yang berada dan memiliki pandangan yang harusnya baik dan dapat dicontoh, jika mereka melakukan kesalahan, maka tetap harus mendapat sanksi yang sesuai mengikuti peraturan atau hukum yang ada di Indonesia, bukannya diringankan. Para pejabat yang melanggar ini tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja melainkan merugikan seluruh masyarakat, karena kekayaan yang seharusnya untuk masyarakat tapi digunakan secara individu oleh pejabat yang serakah dan egois. Jadi menurut saya demokrasi di Indonesia masih mengalami kemunduran.

Upaya Mengatasi Kemunduran Demokrasi

Untuk mengatasi kemunduran demokrasi di Indonesia, beberapa langkah dapat diambil. Salah satunya adalah dengan penataan sistem demokrasi yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi modern. Selain itu, perlu mencegah pembusukan demokrasi dengan fokus pada aspek-aspek seperti persaingan politik yang sehat, penegakan hukum, pencegahan politik uang, dan penyebaran berita bohong (hoax).

Sosialisasi mengenai politik demokrasi pancasila juga dianggap penting untuk mencegah degradasi demokrasi pancasila. Upaya lain meliputi kembalinya sistem musyawarah untuk mufakat, penyampaian pendapat secara santun, dan merangkul suara rakyat. Penting pula untuk melibatkan semua komponen bangsa, terutama stakeholder kepemiluan, secara intensif dan permanen dalam proses demokrasi. Selain itu, perlu juga meningkatkan kualitas demokrasi agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Demokrasi juga memiliki dampak positif dan negatif pada masyarakat dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif demokrasi :

Dampak positif

1. Kebebasan berekpresi : Demokrasi memastikan bahwa warga negara dapat berbicara dan menyampaikan diri tanpa rasa takut.

2. Pemilu yang bebas dan adil : Sistem politik multipartai memungkinkan warga negara memilih pemimpin yang mereka bolehkan.

3. Multikulturalisme dan pluralisme : Demokrasi menciptakan suasana yang mengizinkan keberadaan budaya dan identitas.

4. Masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan : Demokrasi memastikan terlindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil bagi seluruh warga negara.

Dampak negatif

1. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) : Meskipun Indonesia telah mengadopsi undang-undang dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia, pelanggaran terjadi terutama terhadap kelompok minoritas oleh mayoritas.

2. Korupsi : Demokrasi dapat mengancam kebebasan berekpresi dan hak sipil bagi kelompok minoritas yang dapat mengarah pada korupsi.

3. Politik uang : Demokrasi konstitusional dapat menyebabkan politik uang yang mengancam pertumbuhan perekonomian.

4. Ketidakadilan sosial : Demokrasi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, yang mengancam kesejahteraan masyarakat.

5. Intoleransi : Demokrasi dapat mengarah pada intoleransi terhadap perspektif yang berbeda.

Secara keseluruhan demokrasi membawa dampak positif dan negatif pada masyarakat dan pemerintahan. Penting bagi negara demokrasi adalah untuk menjaga keseimbangan antara dampak positif dan negatif demokrasi dan mengembangkan sistem pemerintahan yang efesien, adil, dan bersyarat.