Paradoks Demokrasi Kampus: Saat Musyawarah Mahasiswa Kehilangan Makna

Pict by Instagram

Cirendeu, Supermedia — Musyawarah Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) periode 2025/2026 yang digelar pada Kamis, 06 Agustus 2026 di Aula Fakultas Pertanian, diwarnai ketegangan dan konflik setelah peserta mempertanyakan substansi laporan pertanggungjawaban (LPJ), kehadiran jajaran kabinet, serta transparansi anggaran.

Ketegangan bermula ketika musyawirin menyoroti minimnya jajaran kabinet yang hadir di forum pertanggungjawaban ini. Kondisi ini memunculkan keraguan para musyawirin mengenai komitmen organisasi dalam mempertanggungjawabkan amanah yang dijalankan selama satu periode.

Situasi kian memuncak setelah Presiden Mahasiswa, Iqbal Ramdhani, menyerahkan dokumen LPJ yang berjumlah delapan halaman — jumlah dinilai belum menggambarkan kinerja BEM selama satu periode. Di tengah jalannya musyawarah, isu adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan dana kemahasiswaan meledak, disusul tuntutan transparansi rincian anggaran yang tak kunjung dipaparkan di dalam forum.

Eskalasi emosi menenggelamkan fungsi forum sebagai wadah diskusi, menggantinya dengan hujan interupsi dan luapan emosi.

Salah satu peserta Musyawarah Mahasiswa sekaligus Ketua BEM Fakultas Agama Islam, Moch Nur Alfian, menilai kericuhan ini merupakan akumulasi ketidakpuasan peserta terhadap proses pertanggungjawaban yang disampaikan oleh BEM UMJ.

"Jadi, musyawarah yang awalnya berjalan dengan lancar. Ketika memang BEM UMJ tidak bisa menghadirkan pertanggungjawaban dengan layak, maka itulah awal mula kericuhan terjadi pada forum tadi malam," ujarnya.

Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak berhenti pada penyampaian laporan di hadapan forum. Ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban, mempertaruhkan kepercayaan yang dapat melebur menjadi kecurigaan.

Ketika ruang dialog mampu menjawab pertanyaan substantif, kritik akan menemukan tempatnya dan perbedaan tidak harus berujung pada kericuhan. Namun, ketika kepercayaan mulai terkikis, sebuah forum cukup untuk menunjukkan rapuhnya hubungan antara pemegang amanah dan mereka yang telah menitipkan amanah.

Pada akhirnya, yang perlu dipertanyakan bukan siapa pemenang forum, melainkan apakah musyawarah masih menjadi jalan menuju kebenaran ketika harus berdiri di antara kepentingan dan kekuasaan.

Reporter: ARH

Penulis: ARH